Universitas Malahayati Lampung kembali jadi sorotan setelah konflik internal yang terjadi di lingkungan yayasan dan kampusnya makin meruncing. Konflik universitas malahayati tidak hanya berdampak pada iklim akademik, tapi juga memicu ketegangan sosial hingga mengancam stabilitas keamanan di kawasan sekitar kampus. Situasi ini bermula dari persoalan dualisme kepemimpinan dan hak pengelolaan universitas yang melibatkan keluarga pendiri yayasan.
Kondisi kian panas saat puluhan satpam kampus dilaporkan terancam dipecat karena dianggap berpihak pada salah satu kubu dalam konflik. Hal ini memunculkan keresahan tidak hanya di kalangan pegawai, tapi juga mahasiswa dan orang tua mereka. Banyak pihak mendesak agar konflik diselesaikan dengan mediasi damai agar proses belajar mengajar tetap berjalan normal tanpa gangguan. Kini, konflik universitas malahayati lampung menjadi perhatian publik secara nasional.
Kronologi Konflik Internal di Universitas Malahayati
Untuk memahami bagaimana masalah ini berkembang, kita perlu menelusuri kronologi sejak awal. Konflik ini bermula dari pertikaian internal di tubuh yayasan yang mengelola Universitas Malahayati, antara ayah dan anak dari keluarga pendiri. Keduanya saling klaim sebagai pihak yang berhak atas kendali rektorat dan pengelolaan kampus.
Masalah makin memanas saat massa dari kedua kubu mulai hadir secara fisik ke area kampus. Pada tanggal 8 April 2025, ratusan massa mengepung kampus dalam upaya menduduki wilayah administrasi, hingga menimbulkan gesekan fisik. Aparat keamanan langsung diturunkan untuk mencegah konflik universitas malahayati lampung ini menyebar lebih luas dan mengganggu ketertiban umum di sekitar kampus.
Perseteruan antara ayah dan anak yang melibatkan posisi strategis kampus ini menyoroti pentingnya tata kelola yayasan pendidikan yang transparan. Bukan hanya reputasi kampus yang dipertaruhkan, tapi juga masa depan ribuan mahasiswa yang kini merasa khawatir dengan kelangsungan studi mereka.
Dampak Terhadap Kegiatan Akademik dan Keamanan Kampus
Situasi genting ini tentunya berdampak besar pada jalannya proses pendidikan. Banyak dosen dan tenaga pengajar merasa tidak nyaman bekerja dalam suasana yang dipenuhi tekanan dan ketidakpastian. Aktivitas perkuliahan pun sempat terganggu akibat aksi demonstrasi dan penjagaan ketat aparat keamanan.
Polisi Lampung bahkan menurunkan hingga 200 personel untuk berjaga di sekitar area kampus. Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi agar konflik malahayati tidak berkembang menjadi konflik horizontal yang lebih luas. Beberapa kelas diliburkan sementara, dan kampus memberlakukan sistem belajar daring untuk menghindari kerumunan.
Di sisi lain, mahasiswa menjadi korban utama dalam kekacauan ini. Banyak dari mereka merasa tertekan, takut datang ke kampus, dan tidak tahu siapa yang benar-benar berwenang atas institusi tempat mereka belajar. Keresahan ini berisiko mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan swasta jika tidak segera diselesaikan dengan bijak.
Tanggapan Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan
Merespons situasi yang kian memanas, aliansi mahasiswa Universitas Malahayati menggelar aksi damai menuntut netralitas rektorat dan penyelesaian konflik secara adil. Mereka menyuarakan bahwa pendidikan seharusnya tidak menjadi korban dari konflik kekuasaan internal.
Sejumlah tenaga kependidikan pun ikut menyuarakan keresahan mereka. Banyak dari mereka khawatir jika konflik ini dibiarkan berkepanjangan, mereka bisa kehilangan pekerjaan atau jadi korban pelampiasan. Hal yang sama juga dirasakan oleh 35 satpam kampus yang disebut-sebut akan dipecat karena dianggap berpihak dalam konflik universitas malahayati.
Mereka berharap ada intervensi dari Kementerian Pendidikan, serta pendekatan hukum agar konflik ini tidak berlarut-larut. Dunia akademik perlu stabilitas dan tata kelola yang baik agar bisa menjalankan fungsi pendidikan secara optimal.
Upaya Damai dan Mediasi dari Pihak Terkait
Pemerintah daerah dan aparat keamanan terus mendorong kedua belah pihak untuk menyelesaikan perbedaan mereka melalui jalur hukum dan mediasi. Beberapa tokoh masyarakat dan akademisi juga turut menawarkan diri menjadi mediator agar konflik universitas malahayati tidak menimbulkan korban lebih jauh.
Kepolisian daerah Lampung menyatakan siap mengawal proses hukum jika diperlukan, dan akan tetap berjaga sampai situasi benar-benar kondusif. Pihak kampus sendiri melalui perwakilan yang netral telah mengusulkan pertemuan lintas pihak untuk membicarakan masa depan kampus secara terbuka.
Beberapa pengamat menyarankan agar yayasan segera melakukan audit internal, menyusun ulang struktur kepemimpinan, dan transparan dalam setiap langkah yang diambil. Dengan cara itu, Universitas Malahayati bisa kembali menjadi lembaga pendidikan yang aman dan terpercaya.
Masa Depan Kampus dan Harapan Masyarakat
Meski konflik saat ini tengah berlangsung, harapan akan pemulihan tetap terbuka lebar. Banyak pihak, termasuk mahasiswa, dosen, dan masyarakat umum, berharap agar konflik ini bisa menjadi momentum evaluasi tata kelola kampus secara menyeluruh. Yayasan harus belajar dari krisis ini dan membenahi internal mereka secara profesional.
Universitas Malahayati Lampung memiliki sejarah panjang dan kontribusi besar bagi pendidikan di wilayah Sumatera. Maka, menyelamatkan institusi ini dari kehancuran internal adalah tugas bersama seluruh pihak. Konflik universitas malahayati harus diselesaikan bukan demi ego, melainkan demi keberlanjutan pendidikan dan masa depan ribuan mahasiswa yang menggantungkan harapan mereka di kampus ini.
FAQ
Apa penyebab utama konflik di Universitas Malahayati?
Perseteruan internal antara ayah dan anak dalam pengelolaan yayasan kampus.
Apakah mahasiswa terdampak dari konflik ini?
Ya, beberapa kelas diliburkan dan mahasiswa merasa tidak aman untuk datang ke kampus.
Apakah pihak keamanan terlibat?
Ya, hingga 200 polisi diturunkan untuk menjaga kampus dan mencegah konflik meluas.
Bagaimana status para satpam yang terlibat?
Sebanyak 35 satpam dikabarkan terancam dipecat karena diduga berpihak dalam konflik.
Apa solusi yang diusulkan?
Mediasi antar pihak, audit internal yayasan, dan keterlibatan pemerintah untuk menengahi.
