Empat pulau di perbatasan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara tengah menjadi sorotan publik usai penetapan terbaru dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri). Keputusan ini menyatakan bahwa 4 pulau aceh masuk sumut secara administratif dan kini berada di bawah pengelolaan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatra Utara. Hal ini memunculkan reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat Aceh yang mempertanyakan dasar keputusan tersebut dan menuntut pengembalian hak wilayah.
Kontroversi ini menjadi salah satu isu strategis dalam geopolitik lokal karena menyangkut batas wilayah, identitas, serta otoritas pemerintahan. Pemerintah Aceh, melalui berbagai saluran resmi, kini sedang berjuang agar status keempat pulau tersebut bisa dikaji ulang dan dikembalikan ke Provinsi Aceh. Kisah 4 pulau aceh yang dianggap “lepas” ini pun memunculkan kembali perdebatan lama mengenai batas administratif dan pengelolaan kawasan di perbatasan darat maupun laut Indonesia.
Keputusan Kemendagri dan Daftar Empat Pulau Aceh
Kementerian Dalam Negeri dalam keputusan terbaru menetapkan bahwa empat pulau yang terletak di kawasan perbatasan Aceh Singkil telah menjadi bagian dari wilayah administratif Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Empat pulau tersebut adalah:
- a. Pulau Mangkir Besar
- b. Pulau Mangkir Kecil
- c. Pulau Lipan
- d.. Pulau Panjang
Dua di antaranya, yakni Pulau Mangkir Besar dan Mangkir Kecil, selama ini dikenal sebagai bagian dari gugusan pulau yang sering menjadi lokasi nelayan Aceh mencari ikan. Secara historis dan kultural, masyarakat di sekitar wilayah Aceh Singkil menganggap bahwa empat pulau tersebut merupakan bagian dari wilayah adat mereka. Namun keputusan Kemendagri membuat 4 pulau aceh masuk wilayah sumut, sehingga muncul konflik administratif dan sosial.
Reaksi Pemerintah Aceh dan Upaya Hukum
Pemerintah Aceh menyatakan tidak akan tinggal diam. Dalam berbagai pernyataan publik, Gubernur Aceh melalui juru bicara resmi menyampaikan akan mengambil langkah-langkah hukum dan administratif untuk meninjau ulang keputusan tersebut. Pemerintah daerah juga berencana mengajukan keberatan resmi kepada pemerintah pusat dan Kemendagri, serta mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung jika diperlukan.
Mereka berpegang pada dokumen historis dan bukti administratif sebelumnya yang menyatakan bahwa keempat pulau tersebut berada di bawah yurisdiksi Aceh. Pemerintah aceh rebut kembali 4 pulau ini dianggap sebagai langkah krusial dalam menjaga integritas wilayah serta memperjuangkan keadilan bagi warga perbatasan.
Tinjauan Sejarah dan Batas Wilayah
Secara geografis, posisi empat pulau ini memang cukup dekat dengan perbatasan wilayah administratif Sumut dan Aceh. Namun dari sisi sejarah, berbagai catatan menyebut bahwa wilayah tersebut pernah tercatat sebagai bagian dari Aceh Singkil sejak era Hindia Belanda.
Fakta ini diperkuat dengan peta topografi dan data dari Badan Informasi Geospasial yang digunakan oleh sejumlah pihak sebagai rujukan. Perubahan status wilayah secara tiba-tiba menjadi bagian dari Sumut tanpa konsultasi publik menjadi alasan utama mengapa kisah 4 pulau aceh kini memanas.
Perspektif Masyarakat Lokal dan LSM
Organisasi masyarakat sipil dan tokoh adat setempat juga turut bersuara. Mereka menilai bahwa pemindahan administratif ini dilakukan tanpa partisipasi masyarakat dan menimbulkan ketidakadilan. LSM Forbina (Forum Bina Nusantara) menyoroti keputusan Mendagri sebagai bentuk pengabaian terhadap prinsip otonomi daerah.
Menurut mereka, masyarakat lokal harus dilibatkan dalam proses penetapan batas wilayah, apalagi jika menyangkut sejarah dan identitas daerah. Jika tidak, keputusan seperti 4 pulau aceh masuk sumatra utara akan menimbulkan preseden buruk di masa depan.
Implikasi Politik dan Hubungan Antar Daerah
Konflik batas wilayah ini tidak hanya berdampak secara administratif, tapi juga memiliki dimensi politik yang signifikan. Hubungan antara Pemerintah Provinsi Aceh dan Sumut bisa terganggu jika tidak ada mediasi yang baik dari pemerintah pusat. Selain itu, ketegangan ini bisa memengaruhi stabilitas keamanan di kawasan perbatasan.
Jika tidak diselesaikan secara diplomatis dan adil, potensi terjadinya konflik sosial di daerah pesisir sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu, penting agar semua pihak terkait duduk bersama dan mengevaluasi ulang kebijakan ini demi menjaga kedamaian dan keutuhan wilayah negara.
Langkah Strategis yang Bisa Ditempuh
Beberapa langkah yang disarankan oleh pengamat kebijakan publik untuk menyelesaikan sengketa ini secara damai antara lain:
- Pembentukan tim mediasi lintas provinsi yang difasilitasi Kemendagri
- Kajian ulang peta batas wilayah dengan melibatkan BIG dan lembaga akademik
- Dialog terbuka antara tokoh adat, LSM, dan masyarakat setempat
- Moratorium sementara atas aktivitas administrasi di keempat pulau hingga statusnya jelas
Dengan begitu, penyelesaian dapat dilakukan berdasarkan fakta, bukan hanya keputusan sepihak dari pemerintah pusat.
FAQ
Apa saja nama 4 pulau aceh yang masuk Sumut?
Pulau Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipan, dan Panjang.
Kenapa pulau-pulau tersebut bisa masuk wilayah Sumut?
Karena keputusan Kemendagri yang menetapkan batas wilayah administratif terbaru.
Apakah pemerintah Aceh menyetujui keputusan tersebut?
Tidak. Pemerintah Aceh menyatakan akan mengajukan peninjauan ulang dan langkah hukum.
Apa dampaknya bagi masyarakat di sekitar pulau?
Potensi ketidakpastian administratif dan pelayanan publik yang terhambat.
Apa yang bisa dilakukan masyarakat?
Mendorong transparansi, partisipasi publik, dan menyalurkan aspirasi lewat jalur hukum.
