Program pelatihan militer Kopdes 2026 yang digagas pemerintah pusat melalui Kementerian Pertahanan (Kemhan) mendadak menjadi perbincangan hangat di berbagai lini masa. Program yang awalnya bertujuan membentuk karakter disiplin dan kepemimpinan bagi calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih ini harus berakhir tragis dengan gugurnya lima peserta yang diduga kelelahan hingga mengalami gangguan kesehatan serius. Kejadian ini sontak memicu pertanyaan besar dari berbagai kalangan, mulai dari anggota dewan, pengamat militer, hingga masyarakat sipil, tentang urgensi dan relevansi latihan militer bagi para manajer koperasi desa yang notabene adalah warga sipil. Polemik ini tidak hanya berhenti pada soal kemanusiaan, namun juga merembet pada efektivitas anggaran negara yang mencapai triliunan rupiah, serta menguak perdebatan panjang tentang batas-batas militerisasi dalam ruang sipil di era reformasi.
Urgensi dan Kontroversi Pelatihan Militer untuk Manajer Kopdes
Di tengah gencarnya program strategis nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto ini, muncul pertanyaan mendasar: mengapa calon manajer koperasi desa harus mengikuti pelatihan dasar kemiliteran? Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan menjelaskan bahwa nilai-nilai yang tertanam dalam lingkungan militer, seperti disiplin, integritas, dan ketahanan mental, sangat dibutuhkan oleh para calon pengelola koperasi desa. Menurutnya, kemampuan memimpin tim dan bekerja di bawah tekanan adalah kualitas yang esensial bagi seorang manajer yang akan mengelola dana masyarakat dan memberdayakan ekonomi di tingkat desa . Namun, penjelasan ini justru menuai kritik tajam dari para ahli dan pengamat kebijakan publik.
Pengamat militer sekaligus peneliti senior Marapi Consulting, Beni Sukadis, mempertanyakan relevansi langsung antara pelatihan fisik ala militer dengan kompetensi manajerial yang dibutuhkan dalam mengelola koperasi. Menurut Beni, jika tujuan utama adalah menyiapkan manajer koperasi desa, maka kompetensi paling dibutuhkan adalah soal kemampuan manajemen, tata kelola koperasi, kepemimpinan organisasi, serta integritas dalam pengelolaan keuangan publik—keterampilan yang tidak memiliki hubungan langsung dengan latihan fisik dan disiplin militer . Senada dengan itu, guru besar kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menegaskan bahwa fungsi manajer kopdes berkaitan dengan tata kelola keuangan, pemasaran, hingga kualitas produk, yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan pelatihan militer .
Anggaran Rp30 Juta Per Peserta dan Potensi Pemborosan
Persoalan lain yang tak kalah panas adalah soal anggaran. Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) Tubagus Hasanuddin, mengungkapkan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk setiap peserta mencapai sekitar Rp45 juta per orang, dengan rincian Rp30 juta untuk pelaksanaan latihan militer dan Rp15 juta untuk pembelajaran substansi koperasi . Jika dikalikan dengan total peserta yang mencapai 35.476 orang, maka total anggaran yang dihabiskan negara lebih dari Rp1,5 triliun. TB Hasanuddin menilai hal ini sangat tidak efisien dan mengatakan akan jauh lebih baik apabila komponen latihan militer dihapus dan dana tersebut difokuskan sepenuhnya pada peningkatan kompetensi manajerial yang memang dibutuhkan oleh para calon manajer .
Menariknya, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo de Sousa Mota, selaku perusahaan BUMN yang akan menaungi para manajer Kopdes Merah Putih, mengaku tidak mengetahui sumber biaya pelatihan militer tersebut. Joao menegaskan bahwa anggaran latsarmil tidak menggunakan dana dari perusahaannya dan ia pun tidak tahu apakah biaya tersebut berasal dari Kementerian Pertahanan . Pernyataan ini menambah kaburnya sumber pendanaan program yang sedianya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui koperasi.
Derita Korban dan Perubahan Kebijakan Kemhan
Tragedi kemanusiaan menjadi puncak dari seluruh polemik ini. Lima calon manajer Kopdes Merah Putih dilaporkan meninggal dunia dalam kurun waktu yang berdekatan saat menjalani pelatihan militer di berbagai satuan pendidikan yang tersebar di Indonesia . Para korban adalah Anisa Muyassaroh (meninggal karena heat stroke di Balikpapan), Yonanda Muhammad Taufiq (henti jantung di Baturaja), Novia Rahmadhani Sihotang (tuberkulosis di Jakarta), Muhammad Rifki Renaldi Gunawan (pneumonia di Jakarta), dan Nola Dya Sari (henti jantung di Kalimantan) . Keluarga para korban mengaku kaget karena anak-anak mereka tidak memiliki riwayat penyakit berat sebelumnya dan dalam kondisi sehat saat berangkat mengikuti pelatihan .
Atas kejadian ini, Kemhan akhirnya mengambil langkah cepat dengan menghentikan pelatihan dasar militer dan menggantinya dengan konsep Latihan Pembekalan Bela Negara dan Manajerial . Perubahan ini mencakup penghapusan materi taktis dan teknis militer seperti latihan menembak, tiarap, dan teknik kamuflase. Intensitas kegiatan fisik juga dikurangi dan disesuaikan dengan latar belakang peserta sebagai warga sipil, dengan aktivitas yang lebih ringan seperti senam pagi dan jalan kaki . Para peserta juga tidak lagi diproyeksikan menjadi Komponen Cadangan (Komcad) atau tentara cadangan, sehingga fokus pelatihan kini diarahkan pada pembentukan disiplin, karakter, kepemimpinan, kerja sama, tanggung jawab, wawasan kebangsaan, serta kesiapan manajerial .
Evaluasi dan Pembelajaran ke Depan
Polemik pelatihan militer Kopdes 2026 meninggalkan banyak pelajaran berharga bagi pemerintah dan masyarakat. Pertama, pentingnya pendekatan yang tepat sasaran dalam setiap program pengembangan SDM, di mana kompetensi yang dilatih harus benar-benar relevan dengan tugas yang akan diemban. Kedua, transparansi anggaran menjadi kunci agar penggunaan dana publik dapat dipertanggungjawabkan dan tepat guna. Ketiga, keselamatan dan kesejahteraan peserta harus menjadi prioritas utama, dengan pengawasan medis yang ketat dan penyesuaian intensitas latihan sesuai kondisi masing-masing individu.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemhan, Mayjen TNI Ketut Gede Wetan, menyatakan bahwa pemerintah akan memberikan santunan sebesar Rp50 juta kepada masing-masing keluarga peserta yang meninggal dunia sebagai bentuk tanggung jawab penyelenggara . Selain itu, Kemhan juga mengaku akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek kesehatan, termasuk pemeriksaan kesehatan berkala, pemetaan kondisi kesehatan peserta, serta penguatan sistem rujukan dan mekanisme deteksi dini bagi peserta yang memiliki faktor risiko . Dengan segala perbaikan ini, diharapkan program strategis Koperasi Desa Merah Putih dapat berjalan sebagaimana mestinya, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, tanpa harus mengorbankan nyawa para pengelolanya.
