Langkah baru dilakukan pemerintah lewat pelantikan dirjen gakkum esdm sebagai bagian penting dari pembenahan sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM). Sosok yang dipilih, Rilke Jeffri Huwae, bukanlah orang baru dalam dunia penegakan hukum. Pelantikan ini dilakukan langsung oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, dan menjadi penanda kuat bahwa komitmen terhadap penegakan hukum di sektor ESDM semakin diperkuat secara institusional.
Dengan membentuk Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM, Kementerian ESDM menegaskan keseriusan dalam mengawasi dan menindak pelanggaran. Apalagi, isu pertambangan ilegal, tumpang tindih perizinan, dan pencemaran lingkungan masih marak terjadi. Harapannya, dirjen gakkum esdm mampu menjadi aktor utama yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga proaktif dalam menjalankan fungsinya.
Sosok Jeffri Huwae dan Riwayatnya
Sebelum menjabat sebagai dirjen gakkum esdm, Jeffri Huwae dikenal sebagai mantan jaksa yang telah malang melintang di berbagai wilayah Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri di beberapa kota seperti Fakfak dan Bangka. Dalam lingkup pemerintahan, Jeffri juga memiliki pengalaman sebagai Kepala Biro Hukum di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Pelantikan Jeffri Huwae dilakukan secara resmi di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2025. Dalam sambutannya, Bahlil menekankan pentingnya peran dirjen gakkum esdm dalam menindak tegas pelanggaran tanpa pandang bulu. Ia juga menyatakan bahwa tugas utama dari direktorat ini adalah menciptakan iklim investasi yang sehat, adil, dan taat hukum di sektor energi.
Struktur Organisasi dan Tanggung Jawab Dirjen
Dirjen Gakkum ESDM berada di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, memiliki tugas utama untuk menegakkan hukum di bidang energi dan mineral. Dalam struktur organisasi kementerian ESDM, posisi ini berdiri sejajar dengan direktorat jenderal lainnya, seperti Ditjen Minerba dan Ditjen Migas.
Struktur organisasi kementerian ESDM kini makin lengkap dengan kehadiran dirjen gakkum esdm. Secara spesifik, Ditjen ini terdiri dari:
- Sekretariat Ditjen
- Direktorat Penindakan Hukum
- Direktorat Pencegahan dan Pengawasan
- Direktorat Penyelesaian Sengketa
Dengan struktur ini, penegakan hukum tak lagi bersifat sektoral. Kini lebih terpusat, terintegrasi, dan bisa diukur hasilnya secara nasional.
Tugas Strategis dan Target Kerja
Tugas dirjen gakkum esdm tidak main-main. Selain menyusun regulasi teknis, pejabat ini ditugaskan mengoordinasikan penindakan terhadap praktik pertambangan ilegal dan pelanggaran di sektor energi.
Beberapa target utama Ditjen Gakkum antara lain:
- Menindak pelaku tambang ilegal (PETI)
- Menghentikan praktik perizinan ganda
- Melakukan audit hukum terhadap kontrak dan izin
- Menyelesaikan sengketa pertambangan dan migas
- Memastikan kepatuhan perusahaan terhadap aturan lingkungan
Dalam pelaksanaannya, Ditjen Gakkum ESDM juga diharapkan berkoordinasi erat dengan instansi lain seperti KPK, Polri, dan KLHK agar pengawasan dan penindakan hukum bisa berjalan lebih efektif.
Pro dan Kontra Pelantikan
Meskipun banyak yang menyambut positif pelantikan dirjen gakkum esdm, tidak sedikit pula yang menilai pembentukan direktorat ini bisa tumpang tindih dengan lembaga penegak hukum lainnya. Kritik ini terutama datang dari pihak-pihak yang menyoroti potensi disfungsi koordinasi antar lembaga.
Namun Bahlil menegaskan bahwa tugas Gakkum ESDM adalah pelengkap, bukan pengganti lembaga lain. Dengan demikian, tantangan koordinasi justru menjadi kesempatan untuk membangun sistem penegakan hukum yang lebih solid dan kolaboratif.
Gaji dan Fasilitas Jabatan
Sebagai pejabat eselon I di kementerian, dirjen gakkum esdm memiliki hak atas gaji pokok, tunjangan jabatan, serta fasilitas kendaraan dinas dan operasional lainnya. Berdasarkan informasi publik, total take-home pay pejabat setingkat dirjen di kementerian bisa mencapai lebih dari Rp70 juta per bulan, tergantung tunjangan kinerja yang melekat.
Di samping itu, pejabat juga mendapatkan fasilitas lain seperti rumah dinas (jika tersedia), asisten pribadi, serta perlindungan hukum selama menjalankan tugas negara.
Dampak Pelantikan Terhadap Dunia Usaha
Dengan hadirnya dirjen gakkum esdm, pelaku usaha terutama di sektor pertambangan kini semakin dituntut untuk patuh terhadap regulasi. Izin tambang, pelaporan kegiatan, dan upaya reklamasi akan menjadi fokus pengawasan yang ketat.
Bagi investor legal dan taat hukum, tentu ini menjadi angin segar karena bisa mengurangi praktik persaingan tidak sehat. Namun bagi mereka yang selama ini bermain di zona abu-abu, pelantikan ini bisa jadi awal mula pengawasan yang lebih ketat dan sanksi berat jika terbukti melanggar.
FAQ
Apa itu dirjen gakkum esdm?
Itu adalah singkatan dari Direktur Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral, yang bertugas menegakkan hukum di sektor ESDM.
Siapa yang menjabat dirjen gakkum esdm 2025?
Rilke Jeffri Huwae, mantan jaksa dan birokrat senior, resmi dilantik oleh Menteri Bahlil Lahadalia pada 25 Juni 2025.
Apa fungsi utama dari Ditjen Gakkum ESDM?
Melakukan penindakan, pengawasan, dan penyelesaian sengketa hukum di bidang energi dan mineral.
Apakah Ditjen ini bertabrakan dengan lembaga hukum lain?
Tidak. Fungsinya sebagai pelengkap dan penguat koordinasi, bukan pengganti lembaga seperti kepolisian atau KPK.
Berapa gaji dirjen kementerian esdm?
Gaji pokok ditambah tunjangan bisa mencapai Rp70 juta lebih, tergantung tingkat tunjangan kinerja.
