By Mega Saraswati Dalam sejarah politik Indonesia, salah satu topik yang paling kontroversial dan berdampak besar adalah mengenai mengapa dwifungsi ABRI dihapuskan. Sistem ini memberikan kekuasaan ganda kepada militer Indonesia—dulu dikenal sebagai ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia)—baik di bidang pertahanan maupun dalam urusan politik dan pemerintahan. Dwifungsi ABRI menjadi simbol kuatnya keterlibatan militer dalam kehidupan sipil selama era Orde Baru.
Namun, seiring berjalannya waktu dan munculnya gerakan reformasi pada akhir 1990-an, tuntutan agar dwifungsi ABRI dihapuskan semakin menguat. Publik mulai menyadari bahwa kehadiran militer dalam politik menghambat demokratisasi, merusak tatanan sipil, dan membuka ruang untuk penyalahgunaan kekuasaan. Dalam artikel ini, kita akan membahas alasan-alasan penting mengapa dwifungsi ABRI harus dihapuskan serta bagaimana proses perubahannya berlangsung.
Masyarakat Indonesia kini hidup di era demokrasi yang terbuka dan lebih sipil. Tapi sejarah panjang keterlibatan ABRI dalam dua fungsi utama negara tidak bisa dilupakan begitu saja. Untuk memahami sepenuhnya mengapa kebijakan ini dihapuskan, kita perlu menelusuri latar belakang historis, dampaknya terhadap politik dan sosial masyarakat, serta proses reformasi yang membawa Indonesia ke sistem yang lebih demokratis dan profesional.
Sejarah Lahirnya Dwifungsi ABRI
Sebelum kita memahami dwifungsi ABRI dihapuskan, penting untuk melihat awal mula konsep ini muncul dan bagaimana ia berkembang menjadi salah satu kekuatan utama dalam sistem politik Orde Baru.
Konsep Awal dari Masa Soekarno ke Soeharto
Dwifungsi ABRI pertama kali dikenalkan pada masa Presiden Soekarno, ketika militer mulai terlibat dalam pemerintahan pasca pemberontakan dan ketidakstabilan nasional. Namun, konsep ini benar-benar melekat dan dilembagakan di era Soeharto. ABRI diberi peran aktif tidak hanya dalam pertahanan negara, tetapi juga dalam mengelola roda pemerintahan.
Fungsi Ganda yang Terinstitusionalisasi
Pada masa Orde Baru, peran ABRI tidak hanya sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai aktor politik. Mereka mendapat kursi di parlemen tanpa melalui pemilu, menjabat sebagai kepala daerah, dan menduduki jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan sipil.
Alasan Mengapa Dwifungsi ABRI Harus Dihapuskan
Setelah Orde Baru runtuh, salah satu agenda utama reformasi adalah menegakkan supremasi sipil dan membatasi peran militer di ranah politik. Tuntutan ini muncul karena berbagai alasan yang berdampak langsung pada demokrasi dan kehidupan bernegara.
Menghambat Demokrasi
Kehadiran militer dalam parlemen dan eksekutif membuat sistem demokrasi Indonesia tidak berjalan sepenuhnya. Wakil rakyat yang berasal dari militer tidak dipilih oleh rakyat, sehingga tidak memiliki legitimasi demokratis.
Menyuburkan Penyalahgunaan Kekuasaan
Dengan kekuasaan yang besar di bidang sipil dan militer, ABRI sering kali terlibat dalam tindakan represif, seperti penangkapan sewenang-wenang dan pelanggaran HAM. Dwifungsi memberikan ruang yang luas untuk terjadinya penyalahgunaan wewenang.
Tidak Sesuai dengan Prinsip Negara Demokratis
Dalam negara demokratis, militer seharusnya netral dan berada di bawah kontrol sipil. Fungsi ganda yang dimiliki ABRI bertentangan dengan prinsip ini dan menjadikan militer terlalu dominan dalam pemerintahan.
Proses Penghapusan Dwifungsi ABRI
Menghapus dwifungsi ABRI bukanlah hal yang mudah. Perubahan ini terjadi melalui proses panjang, mulai dari tekanan masyarakat sipil, reformasi internal di tubuh TNI, hingga kebijakan pemerintah yang secara bertahap mengurangi peran politik militer.
Peran Presiden Gus Dur dalam Reformasi TNI
Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjadi tokoh kunci dalam proses penghapusan dwifungsi. Beliau dengan tegas mendorong pemisahan antara TNI dan Polri serta mencabut hak-hak politik militer yang selama ini melekat pada institusi tersebut.
Perubahan Konstitusional dan Legislasi
Setelah masa pemerintahan Gus Dur, reformasi dilanjutkan oleh presiden selanjutnya melalui revisi UU TNI dan kebijakan legislasi yang secara legal menghapus hak militer untuk ikut serta dalam urusan sipil. Dengan demikian, struktur demokrasi mulai diperkuat.
Dampak dari Penghapusan Dwifungsi ABRI
Setelah dwifungsi dihapuskan, terjadi perubahan besar dalam sistem pemerintahan Indonesia. Peran sipil diperkuat, dan demokrasi menjadi lebih substansial.
Profesionalisme TNI Meningkat
Dengan tidak lagi terlibat dalam politik praktis, TNI mulai fokus pada tugas pokoknya di bidang pertahanan dan keamanan. Hal ini juga memperbaiki citra militer di mata publik.
Kebebasan Sipil Lebih Terjamin
Masyarakat kini lebih bebas dalam mengekspresikan pendapat dan memilih wakil rakyat. Tidak ada lagi tekanan militer terhadap proses politik maupun kehidupan sehari-hari.
Reformasi Birokrasi Lebih Terbuka
Pemerintahan sipil yang bersih dari intervensi militer memungkinkan proses birokrasi dan kebijakan publik berjalan lebih transparan dan akuntabel.
Alasan utama mengapa dwifungsi ABRI dihapuskan adalah untuk mengembalikan demokrasi Indonesia ke jalurnya dan memperkuat peran sipil dalam pemerintahan. Reformasi ini merupakan langkah besar menuju sistem yang lebih sehat, adil, dan akuntabel. Meskipun perjalanan tidak mudah, hasilnya kini dapat dirasakan dalam kehidupan demokrasi yang lebih terbuka dan berimbang.
FAQ
Apa itu dwifungsi ABRI?
Dwifungsi ABRI adalah kebijakan yang memberikan peran ganda kepada militer dalam bidang pertahanan dan politik pemerintahan.
Siapa yang menghapus dwifungsi ABRI?
Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjadi tokoh utama dalam penghapusan dwifungsi melalui kebijakan reformasi militer.
Mengapa dwifungsi ABRI dihapuskan?
Karena tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan sering menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan.
Apakah militer masih terlibat dalam politik saat ini?
Secara hukum, militer tidak lagi memiliki hak politik. Namun, pengawasan masyarakat tetap diperlukan untuk memastikan netralitas TNI.