By Mega Saraswati 
nusagaruda.com – Menjelang perayaan Idulfitri 2025, publik kembali dihebohkan dengan isu klasik yang tak kunjung reda: fenomena organisasi masyarakat (ormas) yang meminta tunjangan hari raya (THR) kepada perusahaan atau pelaku usaha. Hal ini menjadi sorotan tajam di berbagai media sosial dan diberitakan secara luas, terutama setelah muncul pernyataan dari Wakil Menteri Agama THR yang menyebutkan bahwa praktik tersebut sudah menjadi bagian dari budaya Lebaran di Indonesia.
Pernyataan dari Wamenag ini sontak menimbulkan beragam tanggapan dari masyarakat. Ada yang mendukung dengan alasan tradisi, namun tak sedikit pula yang mempertanyakan legalitas dan etika dari tindakan tersebut. Apalagi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mengingatkan bahwa meminta THR secara tidak resmi kepada pelaku usaha bisa tergolong pungli jika tak sesuai aturan.
Fenomena VIRAL Wakil Menteri Agama THR ini memunculkan diskusi hangat di berbagai platform, menyoal batas antara tradisi dan pelanggaran hukum, serta peran ormas dalam menjaga nilai-nilai sosial tanpa melanggar ketentuan yang berlaku. Artikel ini akan membahas secara mendalam pernyataan Wamenag, sudut pandang KPK, serta bagaimana publik dan para pengusaha menanggapi isu ini.
Pernyataan Wakil Menteri Agama soal THR dan Budaya Lebaran
Isu tentang permintaan THR oleh ormas mencuat setelah pernyataan Wakil Menteri Agama THR 2025 viral di media. Dalam keterangannya kepada pers, Wamenag mengatakan bahwa kebiasaan ormas meminta THR ke pengusaha sudah menjadi budaya yang melekat sejak lama di masyarakat Indonesia.
Budaya atau Pelanggaran?
Wamenag menyebutkan, meski praktik ini sudah berlangsung lama, perlu pemahaman kontekstual. Ia tidak serta-merta membenarkan, namun melihatnya sebagai fenomena sosial yang telah mengakar, terutama di wilayah-wilayah tertentu. Hal ini menimbulkan perdebatan: apakah budaya bisa menjadi pembenaran untuk praktik yang berpotensi menyimpang?
Perlu Pengawasan dan Edukasi
Wamenag juga menekankan pentingnya pengawasan dan edukasi terhadap ormas agar tetap berada dalam koridor hukum. Budaya memberi dan meminta THR memang sudah umum, namun harus dipastikan bahwa tidak ada unsur pemaksaan ataupun tekanan terhadap pelaku usaha.
Respons KPK Terhadap Fenomena Ormas Minta THR
Pernyataan dari Wamenag pun direspons oleh KPK. Dalam pernyataannya, lembaga anti-rasuah ini mengingatkan agar budaya Lebaran tidak dijadikan alasan untuk melakukan pungutan liar.
Imbauan KPK untuk Semua Pihak
KPK mengimbau baik masyarakat umum, ormas, maupun pelaku usaha agar tidak melakukan atau menuruti permintaan THR yang tidak sesuai aturan. THR Lebaran Wakil Menteri Agama menjadi titik awal penting untuk mengingatkan bahwa budaya dan hukum harus berjalan seimbang.
Pentingnya Transparansi dan Aturan Jelas
KPK menyarankan agar pemerintah dan instansi terkait memberikan panduan yang lebih tegas kepada ormas agar tidak salah langkah. Termasuk perlunya transparansi apabila pemberian THR memang merupakan bagian dari kegiatan sosial yang sah.
Tanggapan Publik dan Netizen di Media Sosial
Di tengah viralnya pernyataan Wamenag, warganet tak tinggal diam. Berbagai pendapat bermunculan di media sosial. Beberapa mendukung, menganggap hal itu sebagai bagian dari tradisi, namun banyak juga yang mengecam karena dianggap menormalisasi praktik yang bisa berujung pemerasan.
Dukungan atas Budaya Gotong Royong
Sebagian warganet melihat praktik ini sebagai bentuk gotong royong. Mereka menilai selama pemberian THR dilakukan sukarela dan tanpa paksaan, maka tidak ada masalah. Hal ini dianggap sebagai salah satu bentuk solidaritas sosial khas Indonesia.
Kekhawatiran Akan Potensi Penyimpangan
Namun, tidak sedikit pula yang mengkhawatirkan penyalahgunaan. Mereka mempertanyakan bagaimana jika ormas yang datang memaksa, atau ada tekanan terselubung kepada pengusaha untuk memberikan THR, padahal perusahaan sedang dalam kondisi tidak stabil.
Peran Pemerintah Daerah dalam Mengatur THR oleh Ormas
Pemerintah daerah (pemda) juga ikut terlibat dalam merespons isu ini. Beberapa pemda menyatakan akan mengeluarkan surat edaran guna membatasi atau mengarahkan permintaan THR agar tidak melenceng dari norma hukum.
Surat Edaran untuk Pencegahan Pungli
Surat edaran yang dikeluarkan oleh pemda biasanya mengatur bahwa pemberian sumbangan atau THR kepada ormas harus bersifat sukarela, tidak memaksa, serta tidak boleh dijadikan syarat atau kewajiban.
Pelibatan Forum Komunikasi Daerah
Pemda juga mendorong forum komunikasi antar ormas, kepolisian, dan pelaku usaha agar membuat mekanisme yang lebih tertib. Hal ini agar tidak ada kesalahpahaman yang dapat memicu konflik sosial di masa menjelang Lebaran.
Perspektif Pelaku Usaha: Antara Beban dan Kewajiban Sosial
Dari sisi pelaku usaha, permintaan THR dari ormas bisa menjadi dilema tersendiri. Di satu sisi ingin menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar, namun di sisi lain bisa menjadi beban finansial, apalagi jika dilakukan secara masif dan tanpa aturan.
Dampak Ekonomi Bagi UMKM
Pelaku usaha mikro dan kecil sangat merasakan dampaknya. Mereka menyatakan bahwa jika diminta THR oleh banyak ormas, maka akan berpengaruh pada operasional bisnis mereka. Apalagi bila permintaan tersebut datang dengan nada yang terkesan memaksa.
Ajakan untuk Bantu Secara Terstruktur
Beberapa pengusaha besar menyarankan agar ormas bekerja sama dengan pemerintah atau lembaga sosial resmi untuk menyalurkan bantuan secara lebih terstruktur dan adil, sehingga tidak membebani satu pihak saja.
Pernyataan wakil menteri agama thr yang menyebut bahwa permintaan THR oleh ormas adalah bagian dari budaya Lebaran menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Meskipun ada nilai-nilai sosial yang ingin dijaga, praktik ini tetap harus berada dalam koridor hukum agar tidak menimbulkan keresahan atau penyimpangan. Kolaborasi antara pemerintah, KPK, pemda, pelaku usaha, dan ormas sangat diperlukan untuk menjaga harmoni menjelang Hari Raya.
FAQ
Apa isi pernyataan Wakil Menteri Agama soal THR ormas?
Wamenag menyebut bahwa praktik ormas meminta THR sudah menjadi budaya Lebaran di Indonesia.
Bagaimana sikap KPK terkait fenomena ini?
KPK menegaskan bahwa praktik seperti ini harus tetap berada dalam koridor hukum dan tidak menjadi pungli.
Apakah ormas boleh meminta THR?
Boleh selama bersifat sukarela dan tidak memaksa. Namun, perlu pengawasan dan regulasi dari pemerintah daerah.
Apa dampaknya bagi pengusaha?
Permintaan THR bisa membebani pelaku usaha, terutama UMKM, jika tidak dilakukan secara wajar dan terstruktur.